Implementasi Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Biak Numfor

Keberadaan minuman keras di Kabupaten Biak Numfor itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan penjual sering ditemukan sekitar pukul 22.00 Wit, konsumen mulai dapat ditemukan dan mencari minuman keras dan mengkonsumsinya secara bersama-sama. Agar minuman keras yang dibeli tidak terlihat, biasanya para konsumen/pembeli minuman keras melapisnya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai di pinggir jalan ataupun di depan umum. Selain tempat hiburan malam, toko-toko, kios-kios, para-para pinang disekitar area kota.

Sedangkan warung-warung (kios) yang berada di pinggir kota/pelosok pedesaan menjual jenis minuman berkualitas renda sampe berkualitas sedang minuman lokal saguer terbuat dari fermentasi kelapa, di belakang itu kebanyakan bangunan-bangunan tersebut digunakan untuk tempat usaha. Mulai dari rumah makan hingga warung kopi, tetapi minuman keras berkadar diatas 10% diperjual belikan di warung tersebut.

Penyalahgunaan alkohol penyebab atau paling sedikit sebagai faktor pencetus terjadinya tindak kriminal serta menamba angka kriminalitas di Kabupaten Numfor. Sebagai Kota Jasa (Kabupaten Biak Numfor) yang memiliki jumlah penduduk 148.404 jiwa,serta memiliki masyarakat yang majemuk sehingga dibutuhkan peraturan-peraturan daerah yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat di Kabupaten Biak numfor itu sendiri.

Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol diharapkan dapat mengurangi adanya peredaran minuman beralkohol khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Maka dari itu bagi penyusun dengan adanya diberlakukannya Peraturan minuman beralkohol yang berasal dari perda provinsi papua perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, mengingat di dalam Peraturan daerah tersebut melibatkan berbagai pihak.

Kebutuhan masyarakat mengenai ketersediaan minuman beralkohol yang tinggi dan paket kebijakan ekonomi melatar belakangi pelonggaran (deregulasi) peraturan penjualan minuman beralkohol, toko pengecer atau minimarket berdalih bahwa upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang dan belum memiliki peraturan yang jelas dalam pemberian sanksi. Hal tersebut didukung oleh beberapa mini market dan toko pengecer dikota Biak Numfor yang masih banyak menjual minuman beralkohol dengan berbagai merek.